PGN Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Hal itu akan diwujudkan PGN melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi yang mampu menjangkau semua segmen pasar.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, sebagai subholding gas, PGN akan mengambil peran di depan dalam program percepatan dan transformasi energi dari minyak bumi ke gas bumi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari perwujudan bauran energi gas bumi sebesar 22% pada 2025 dan 24% pada 2050.

"Bertambahnya populasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan gaya hidup ke green energy akan mendorong kebutuhan gas bumi akan semakin besar. Komitmen PGN adalah menyediakan energi baik gas bumi untuk rumah tangga dan para pelaku usaha dari berbagai sektor industri," jelas Rachmat Hutama usai RUPSLB PGN di Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi, program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun diantaranya; membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen.

Melalui sinergi dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan entitas anak usahanya, PGN saat ini telah menjadi salah satu perusahaan energi gas bumi terbesar di ASEAN. Melalui upaya pemenuhan pasokan gas berbagai sumber dan dukungan infrastruktur yang akan dibangun, PGN berharap dapat menjadi perusahaan energi kelas dunia yang mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara efisien.

"Strategi PGN ini sejalan dengan program pembangunan pemerintah dengan membangun berbagai infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas tapi sebagai bagian dari alat produksi yang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional," jelas Rachmat.

Rachmat menambahkan, sampai semester I 2019 PGN telah menyalurkan gas bumi sebesar 2.938 BBTUD. Rinciannya, volume gas distribusi sebesar 932 BBTUD, dan volume transmisi gas bumi sebesar 2.006 BBTUD. PGN mjelayani lebih dari 350.000 pelanggan dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 km, termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km.

"Infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dengan risiko pasokan dan pasar yang belum terjamin. Namun risiko itu diambil PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi agar ketahanan energi nasional semakin kokoh," tambah Rahmat.

Dalam RUPSLB hari ini pemegang saham memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

Memberhentikan pengurus Perseroan sebagai berikut :

Komisaris : Mohamad Ikhsan

Direktur Keuangan : Said Reza Pahlevy

Direktur Komersial : Danny Praditya

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Dilo Seno Widagdo

Mengangkat pengurus Perseroan sebagai berikut :

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto

Direktur Keuangan : Arie Nobelta Kaban

Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo

Komisaris Independen : Christian H. Siboro

Dengan demikian berikut susunan Komisaris dan Direksi PGN yang baru :

Susunan Direksi

Direktur Utama : Gigih Prakoso Soewarto

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Syahrial Mukhtar

Direktur SDM dan Umum : Desima E. Siahaan

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto

Direktur Keuangan : Arie Nobelta Kaban

Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo

Susunan Komisaris

Komisaris Utama : IGN Wiratmaja PujaKomisaris : Luky Alfirman

Komisaris : Mas’ud Khamid

Komisaris Independen : Paiman Rahardjo

Komisaris Independen : Kiswodarmawan

Komisaris Independen : Christian H. Siboro

Sumber : https://www.liputan6.com/news/read/4069631/pgn-percepat-pembangunan-infrastruktur-gas-bumi?source=search

Share:

Read More

Pasar Modal Berpeluang Danai Proyek Infrastruktur

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (dok: Jasa Marga)

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyebutkan, pemanfaatan pasar modal dalam pengembangan infrastruktur dalam negeri masih sangat besar.

Kata dia, sebanyak 17 persen dari total penggalangan dana melalui saham dan surat utang di 2019 berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.

"Kita akan support dari bursa sehingga infrastruktur kedepan bisa dibiayai dari pasar modal," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Nyoman menjelaskan, dari 653 perusahaan yang tercatat di bursa saat ini, sebanyak 74 perusahaan tercatat yang masuk dalam kategori sektor infrastruktur utility dan transportation.

"Perkembangan pembiayaan infrastruktur di bursa tentunya bisa kita lihat dari aktivitas perusahaan tercatat yang masuk ke dalam sektor infrastruktur utility dan transportation," sebut dia. 

Bursa, lanjut Nyoman sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pasar modal sebagai instrumen pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

"Kita sudah melakukan penerbitan peraturan di pencatatan unit penyertaan dana, investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa pada tanggal 10 april 2019," ujarnya.

Bangun 11 Infrastruktur, Pemerintah Incar Pendanaan Swasta Rp 19 Triliun

Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah target meraup dana senilai Rp 19,7 triliun dari pihak swasta dan BUMN untuk mendanai 11 proyek infrastruktur.

Dana ini digalang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2020.

"Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek sekitar Rp 19,7 triliun di 2020," ujar dia saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dia menuturkan, keterlibatan pihak luar seperti perusahaan swasta atau BUMN saat ini memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Ini lantaran ketersediaan dana yang ada di dalam APBN begitu terbatas.

Secara pembiayaan, ia memaparkan, anggaran senilai Rp 19,7 triliun akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang dibawahi oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

11 Proyek

Kendaraan melintas di bawah proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Jadwal pengoperasian LRT Jabodebek molor dari target yang pada awalnya direncanakan bisa beroperasi pada 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Adapun 11 proyek tersebut meliputi pengerjaan jalan seperti jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp 900 miliar dan jalan non-tol di Riau sebesar Rp 1,1 triliun. 

Selain itu juga ada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp 300 miliar.

Kemudian, proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp ‎1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, serta pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebanyak Rp 300 miliar.

Selanjutnya, proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp 200 miliar, serta pembiayaan Palapa Ring Barat sebesar Rp 1,2 triliun, Palapa Ring Tengah sebesar Rp 1 triliun, Palapa Ring Timur sebesar Rp 5,4 triliun, dan Satelit Multifungsi sebesar Rp 6,6 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, biaya dari masing-masing proyek tersebut msfupakan nilai Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal. "Nilai tersebut merupakan nilai Capex atau estimasi nilai proyek," tukasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4073453/pasar-modal-berpeluang-danai-proyek-infrastruktur?source=search

Share:

Read More

Jalan Tol Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru Dinilai Berkualitas Tinggi

Tol Balikpapan-Samarinda(Jasa Marga)

Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai provinsi ibu kota baru menggantikan Jakarta, melegitimasi kehadiran Jalan Tol Balikpapan- Samarinda (Balsam). Infrastruktur konektivitas ini tak hanya merupakan yang perdana di bumi Kalimantan, melainkan juga sebagai referensi bagi pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi (high quality infrastructure).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPJT) Danang Parikesit memberikan penilaiannya terhadap jalan bebas hambatan tersebut kepada Kompas.com, Sabtu (7/9/2019) malam.

Menurut Danang, Tol Balsam juga dirancang sebagai penghubung ibu kota Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan sejumlah kota bisnis lainnya seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara, dan Bontang.


"Terutama Penajam Paser Utara, akan memiliki modal infrastruktur berkualitas tinggi yang melayani fungsi ibu kota negara," ujar Danang. 

Dia menambahkan, Tol Balsam semakin strategis ketika didukung infrastruktur konektivitas lainnya menuju Pelabuhan Semayang di Balikpapan, dan Pelabuhan Samarinda.

"Konektivitas dengan pelabuhan ini untuk mendukung livelihood  bagi ibu kota negara," ucap Danang. 

Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) STH Saragi mengatakan hal senada. Menurutnya, sebagai yang pertama dibangun di Kalimantan, secara otomatis juga menjadi awal bagi pengembangan jalan tol di ibu kota baru. 

"Sekarang, jadi tol yang pertama," kata Saragi. 

Adapun konstruksi fisiknya menunjukkan perkembangan signifikan, menyusul target penyelesaian yang ditetapkan yakni pada Oktober 2019.

Kepala BPJT Danang Parikesit meninjau pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda didampingi Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani dan Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda STH Saragi, Minggu (8/9/2019)(KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)


Direktur Teknik PT JBS Edy Nugraha menuturkan, perkembangan konstruksi fisik ruas yang menjadi porsi badan usaha jalan tol (BUJT) telah mencapai 97,57 persen. 

"Masih ada deviasi sekitar 1,16 persen dari rencana 98,73 persen," kata Edy. 

Tol Balsam merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan skema investasi dan viability gap fund (VGF). 

Untuk skema investasi yang dikerjakan PT JBS mencakup Seksi I Km 13, Seksi II, Seksi III, dan Seksi IV (Samboja-Jembatan Mahkota II). Sementara skema VGF yang dikerjakan pemerintah meliputi Seksi 1 (KM13-Samboja) dan Segmen 5 (KM 13-Bandara Sepinggan) Jalan berbayar ini bakal dilengkapi dengan empat gerbang tol. 

Keempatnya terletak di gerbang tol (GT) Manggar dengan ramp on/ramp off  di Jl Mulawarman dan GT Karang Joang dengan ramp on/ramp off  di Jl Soekarno-Hatta KM 13. Kemudian, GT Samboja dengan ramp on/ramp off  yang berada di Jl. Soekarno-Hatta Km 38 dan GT Palaran dengan ramp on/ramp off  di Jl. Soekarno-Hatta km 4 (Samarinda).



Sumber : https://properti.kompas.com/read/2019/09/08/063000221/jalan-tol-pertama-di-provinsi-ibu-kota-baru-dinilai-berkualitas-tinggi?page=all

Share:

Read More

Fakta Tol Pertama di Provinsi Ibu Kota Baru

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda(Dokumentasi Jasa Marga)


Tak lama lagi, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi ibu kota baru Republik Indonesia (RI) akan memiliki jalan tol pertama. Jalan tol ini menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang dirancang sepanjang 99,35 kilometer. 

Rencananya, peresmian akan dilakukan pada akhir Oktober 2019 setelah Joko Widodo dilantik sebagai Presiden RI untuk masa kepemimpinan kedua.

Kepala Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit memastikan jadwal peresmian tersebut saat meninjau perkembangan proyek Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Minggu (8/9/2019). "Akhir Oktober resmi beroperasi dan dibuka Presiden," kata Danang. Hal senada dikatakan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani. Menurutnya Tol Balsam untuk Seksi II, III, dan IV sudah sangat siap untuk diresmikan.

 "Ada pun pekerjaan yang belum rampung berada di Seksi I dan V ya yang di sejumlah titik masih berupa tanah," kata Desi.

1. Dimulai 12 Januari 2011

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V porsi pemerintah, Minggu (8/9/2019)(KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER) 

Jalan Tol Balsam merupakan jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunannya dimulai sejak 12 Januari 2011 dan diresmikan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Peresmian ditandai pemancangan batu pertama di kawasan Manggar, Balikpapan.

 2. Mencakup 5 Seksi 

Jalan Tol Balsam dirancang sepanjang 99,35 kilometer dan mencakup lima seksi. 
Seksi I KM 13-Samboja sepanjang 22,02 kilometer, dan Seksi II Samboja-Muara Jawa sepanjang 30,97 kilometer.

Kemudian Seksi III Muara Jawa-Palaran 17,30 kilometer, Seksi IV Palaran-Mahkota II membentang 17,55 kilometer, dan Seksi V KM13-Sepinggan sepanjang 11,50 kilometer. 

3. Menembus Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 

Pembangunan Tol Balsam membelah Area Penggunaan Lain (APL) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto sepanjang 25 kilometer. 

4. Investasi Rp 9,97 triliun

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V porsi pemerintah, Minggu (8/9/2019)(KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)

Pembangunan Tol Balsam menelan investasi yang diperkirakan senilai Rp 9,97 triliun.
Pembangunannya dibagi dalam dua skema.

Seksi I merupakan porsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dana dari APBD, dan Seksi V merupakan porsi pemerintah pusat dengan dana APBN dan pinjaman pemerintah China. 

Skema pendanaan untuk porsi pemerintah ini adalah viability gap fund (VGF) untuk ruas sepanjang 33,11 kilometer. Sementara Seksi III-IV merupakan porsi badan usaha jalan tol (BUJT) PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) dengan ruas sepanjang 66,23 kilometer.

 5. Konsorsium BUJT PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda

 Konsorsium yang membangun porsi investasi BUJT PT JBS terdiri dari empat perusahaan. masing-masing PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang mengendalikan saham mayoritas 63,24 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 16,93 persen, PT PP (Persero) Tbk 15,00 persen, dan PT Bangun Tjipta Sarana 4,83 persen.

6. Masa konsesi  

Masa konsesi BUJT PT JBS selama 40 tahun dengan tarif sesuai Perjanjian Pengusahaan jalan tol (PPJT) Rp 1.000 per kilometer.  

7. Potensi lalu lintas harian 

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi V porsi pemerintah, Minggu (8/9/2019)(KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER)

PT JBS memproyeksikan traffic  atau lalu lintas harian rata-rata (LHR) sebanyak 9.978 kendaraan per hari, dalam dua jalur A dan B. 

8. Dua rest area

Tol Balsam dilengkapi dengan dua rest area atau tempat istirahat (TI) Tipe A di dua jalur A dan B KM 28. 

9. Dilengkapi empat gerbang tol 

Jalan berbayar ini bakal dilengkapi dengan empat gerbang tol. Keempatnya terletak di gerbang tol (GT) Manggar dengan ramp on/ramp off di Jl Mulawarman dan GT Karang Joang dengan ramp on/ramp off di Jl Soekarno-Hatta KM 13.

 Kemudian, GT Samboja dengan ramp on/ramp off yang berada di Jl. Soekarno-Hatta Km 38 dan GT Palaran dengan ramp on/ramp off di Jl. Soekarno-Hatta km 4 (Samarinda).



Sumber : https://properti.kompas.com/read/2019/09/09/070000421/fakta-tol-pertama-di-provinsi-ibu-kota-baru?page=all

Share:

Read More

Pelibatan Swasta dalam Proyek Infrastruktur Masih Minim

Kolong Tol Becakayu dekat Kampus Universitas Borobudur kini tak lagi dipenuhi kendaraan. Namun, sejumlah kendaraan masih terparkir di sana, Kamis (25/4/2019).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap meminta keterlibatan swasta agar lebih berperan aktif membangun infrastruktur. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kemampuan negara dalam pembangunan infrastruktur terbatas, sehingga diperlukan dukungan swasta. 

Namun, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, perhatian pemerintah kepada swasta justru masih kurang.  Dari sekitar Rp 4.700 triliun kebutuhan investasi untuk pembangunan sepanjang 2015-2019, hanya 15 persen yang diberikan kepada swasta. Padahal, pemerintah minta partisipasi swasta dapat mencapai 36,5 persen.

"Ini ceritanya sama, ini yang (swasta) UMKM yang jumlahnya hampir 99 persen, hanya merebutkan 15 persen kue. Sedangkan yang 85 persen itu diambil perusahaan besar," kata Dandung di Jakarta, Selasa (10/9/2019). 

Perusahaan besar yang dimaksud adalah kontraktor pelat merah yang selama ini menggarap proyek-proyek skala besar karena adanya penugasan dari pemerintah.  Menurut Dandung, sejak 2014-2018 jumlah kontraktor swasta terus mengalami penurunan. 

Data Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dari sekitar 80.000 kontraktor yang tergabung, saat ini yang masih aktif hanya sekitar 43.000. "Sementara kalau lihat sizing teman-teman BUMN, mereka luar biasa. Mereka bahkan kelabakan terima pekerjaan," kata Dandung. Ia menilai, kondisi ini tentu kontradiktif. Pada saat pembangunan infrastruktur berjalan cukup masif, namun tak sedikit kontraktor swasta yang justru gulung tikar.

Oleh karena itu, Dandung berharap, pemerintah dapat kembali memberikan perhatian lebih kepada keberlangsungan nasib kontraktor swasta. Apalagi, ada rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. 

 Dari kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun, pemerintah berharap 26,2 persen dapat didanai swasta. Sementara, kemampuan APBN untuk menggarap proyek tersebut hanya 19,2 persen dan 54,6 persen sisanya akan dipenuhi melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). "Kami harap lima tahun ke depan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota baru seharusnya kita berembuk bareng supaya teman-teman swasta memiliki kontribusi lebih sehingga ada kesamaan," tuntas dia.

Sumber : https://properti.kompas.com/read/2019/09/11/143440221/pelibatan-swasta-dalam-proyek-infrastruktur-masih-minim

Share:

Read More

Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar

Konstruksi beton bertulang(Shutterstock

Para kontraktor swasta berharap rencana pemindahan ibu kota dapat memberi angin segar bagi mereka. Selama ini, mereka merasa tidak diperhatikan pemerintah, dan menganggap terlalu memprioritaskan kontraktor BUMN Karya. Akibatnya, banyak kontraktor kalah saing, dan memilih menutup "lapak", karena tak mendapat jatah kue proyek pembangunan infrastruktur.

 Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, jumlah kontraktor swasta menyusut hanya dalam kurun empat tahun, sejak 2014 hingga 2018.

Dandung menengarai hal ini disebabkan sebagian besar proyek infrastruktur 2015-2019 dipegang kontraktor pelat merah.

  "Sebanyak 85 persen (proyek infrastruktur) itu diambil perusahaan skala besar. Ini PR besar. Artinya pemerintah membesarkan yang sudah besar, akhirnya yang kecil terus menjadi kecil dan lama-lama hilang," kata Dandung di Jakarta, Selasa (10/9/2019). Data Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), tercatat sekitar 80.000 kontraktor yang tergabung di dalam asosiasi. Namun yang masih aktif saat ini hanya 43.000 kontraktor. 

Ini artinya, 37.000 kontraktir vakum tak melakukan kegiatan konstruksi apa pun. Sulitnya kontraktor swasta berpartisipasi menggarap proyek infrastruktur pemerintah, juga tidak terlepas dari kemampuan pendanaan mereka yang terbatas. Sementara pada saat yang sama, tidak banyak proyek infrastruktur yang dapat mereka kerjakan karena telah digarap oleh kontraktor BUMN. "Ini karena lebih banyak uangnya ditaruh di BUMN, ya sulit untuk kita berkembang. 

Karena tadi, hampir 85 persen kuenya dikasih ke teman-teman BUMN. Kalau hanya 15 persen swasta mau spending gimana lagi," keluh Dandung. "Kami berharap lima tahun ke depan dengan adanya rencana pemindahan ibu kota baru seharusnya ada rembugan supaya teman-teman swasta berkontribusi lebih sehingga ada pemerataan," imbuh Dandung.


Sumber : https://properti.kompas.com/read/2019/09/11/170000421/proyek-infrastruktur-dikuasai-bumn-kontraktor-swasta-gulung-tikar

Share:

Read More

Tol Cisumdawu, Jalan Bebas Hambatan Terindah di Indonesia

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)


Jalur berkontur dengan kelokan meliuk tajam di beberapa titik, bak ular raksasa di antara saujana lembah, dan hijaunya persawahan, adalah atraksi visual yang dapat kita nikmati ketika melintasi Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

 Tak keliru jika Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ( BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menggelari jalan bebas hambatan ini sebagai yang terindah di Indonesia. "Ya kita lihat secara kontur dan visual memang terindah di Indonesia sampai saat ini," cetus Danang saat menemani media, tur melintasi Tol Cisumdawu, Kamis (5/9/2019). Tol Cisumdawu yang dirancang sepanjang 60,84 kilometer berada di antara cekungan yang dikelilingi tiga gunung vulkanik, Tampomas, Manglayang, dan Patuha. Kendati elok dalam sirobok pandang, namun di balik itu semua tersimpan tantangan berat dengan kompleksitas tinggi dalam membangun jalan tol ini. 

 Betapa tidak, 150 insinyur dan tenaga konstruksi yang terlibat pekerjaan ini harus bekerja ekstra keras menembus lembah, dan membelah bukit yang beberapa di antaranya merupakan sisa tanah vulkanis dari letusan Gunung Tampomas.

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) 

Tentu saja keras, banyak batu-batu besar yang harus dicacah sedemikian rupa agar tidak berdampak signifikan terhadap lingkungan," ungkap Kasatker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yusrizal Kurniawan. 

Terowongan 472 meter 

Selain panoramik, tol ini juga punya keistimewaan lainnya, yakni struktur terowongan kembar sepanjang 472 meter dengan diameter 14 meter.

Terowongan tersebut berada di Desa Cilengser, tepatnya di Seksi II yang menghubungkan Ranca Kalong-Sumedang. Pengerjaan terowongan ini dipercayakan kepada kontraktor asal China Metallurgy Corporation of China (MCC) yang dibantu para insinyur dan tenaga konstruksi Indonesia. "Ada transfer teknologi di sini. Dalam pengerjaan terowongan serta main road, kami terus mendapat bimbingan dan supervisi dari para ahli yang tergabung dalam Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)," ungkap Yusrizal.

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

KKJTJ pula yang melakukan uji beban, dan uji laik fungsi terhadap terowongan ini. Proses uji tersebut, menurut Yusrizal, mampu dilewati dengan mulus karena semua parameter yang dipersyaratkan sudah terpenuhi. "Saat ini, tinggal sidang pleno akhir untuk mengambil keputusan penerbitan sertifikat laik fungsi pada pertengahan September," sebut Yusrizal. Adapun teknologi konstruksi yang digunakan untuk membangun terowongan ini adalah New Austrian Tunneling Method (NATM).

Ini merupakan metode pembuatan terowongan dengan menggunakan perkuatan tanah di sekeliling area yang ternyata rawan longsor. "Karena itulah, kami juga melakukan hydro seeding atau menanam kacang-kacangan di medan lembah dan bukit untuk mencegah longsor," imbuh Yusrizal. Dikenal sebagai NATM, sistem rekayasa terowongan ini lebih merupakan seperangkat prinsip atau filosofi daripada metode teknis yang bersifat menentukan. NATM berupaya memaksimalkan resistensi yang melekat di tanah dan kapasitas dukungan, dan secara luas diakui sebagai salah satu teknik paling ekonomis untuk membangun dan mengevaluasi terowongan.

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) 


Selain itu, NATM juga dapat menghemat ongkos konstruksi, material bangunan, tenaga konstruksi, dan pengurangan jadwal proyek secara signifikan. Metode ini menunjukkan ketahanan yang besar terhadap tekanan geologis yang terlihat di daerah rawan gempa. NATM tercatat sebagai metode konstruksi yang dipilih par excellence untuk membangun sejumlah besar terowongan di seluruh dunia. 

Berbeda dengan metode klasik seperti pendekatan Belgia atau Jerman, di mana terowongan segera dibangun tanpa membiarkannya berubah secara alami, NATM memungkinkan deformasi massa batuan sebelum menstabilkan terowongan, yang mengurangi jumlah bahan pendukung tambahan yang diperlukan. 

Terowongan ditutupi dengan lapisan beton yang disemprotkan atau shotcrete, yang lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekusi daripada bekisting tradisional. Lapisan shotcrete  ini meningkatkan kohesi internal massa batuan, memperkuat cincin (galian) pendukung, dan dapat bertindak sebagai lapisan sementara dan juga lapisan akhir.

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) 

Teknologi NATM ini sejatinya tidak terlalu mahal, tapi punya keunikan, dan jarang digunakan. Jadi, ini sekaligus sebagai pembelajaran bagaimana membangun terowongan yang murah dan cepat. Untuk diketahui, guna membangun terowongan ini, dana yang dikucurkan nyaris Rp 1 triliun, atau tepatnya Rp 890 miliar. "Kami membangun terowongan ini dalam waktu 1 tahun enam bulan sejak pertengahan 2017 dan rampung awal 2019," sebut Yusrizal.

Era Baru 

Meski belum dapat dikatakan sebagai mahakarya para insinyur Indonesia, Danang mengakui, jalan tol dengan fasilitas terowongan ini adalah era baru underground structure yang demikian kompleks. "Saya masih menunggu terowongan tol di Bengkulu yang jauh lebih panjang. Namun demikian, saya ingin mengatakan bahwa dengan konstruksi terowongan ini, para insinyur Indonesia telah memasuki era baru underground structure yang kompleks," tutur Danang.

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) 


Dia menyebut mass rapid transit (MRT) Jakarta, Tol Cisumdawu, dan kereta cepat Jakarta-Bandung adalah struktur bawah tanah yang mendapat sentuhan para insinyur Indonesia. Secara umum, perkembangan pembangunan Tol Cileunyi Seksi I-III sepanjang 33 kilometer dapat dilalui fungsional pada arus mudik tahun 2020. Sementara target penyelesaian konstruksi keseluruhan sepanjang 60,84 kilometer pada akhir 2020.

 Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dikerjakan bersama oleh Pemerintah dan Badan Usaha. Pemerintah memberikan dukungan konstruksi Seksi I dan II sepanjang 29 kilometer untuk meningkatkan kelayakan investasi. Pendanaan porsi Pemerintah menggunakan APBN rupiah murni dan pinjaman Pemerintah China. Sementara Seksi III-VI sepanjang 32,8 kilometer dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi sebesar Rp 8,41 triliun. 

Pembebasan lahan menjadi kendala dalam pembangunan ruas tol ini. Seksi I Cileunyi–Tanjungsari sepanjang 12 kilometer, dikerjakan oleh China Road and Bridge Corporation (CRBC)-PT Adhi Karya (Joint Venture) yakni 45,47 persen untuk konstruksi dan pembebasan lahan 72,77 persen. Seksi II Tanjungsari–Sumedang sepanjang 17,51 kilometer, pembangunannya dilakukan dalam 2 fase yakni fase I sepanjang 7,23 kilometer, konstruksinya sudah selesai penuh 100 persen. Fase II sepanjang 10,7 kilometer, progres konstruksinya 74,62 persen dan lahan yang bebas 92,2 persen. 

Pengerjaan fase II oleh MCC, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan skema joint operation. Seksi III Sumedang-Cimalaka sepanjang 4 kilometer dikerjakan oleh PT Girder Indonesia dengan progres konstruksi 78,01 persen dan lahan bebas 99 persen. Seksi IV Cimalaka-Legok sepanjang 8,20 kilometer dan Seksi V Legok–Ujungjaya sepanjang 14,90 kilometer belum menunjukkan progres pembebasan lahan.

Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu)(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) 

Sementara Seksi VI Ujungjaya–Kertajati 6,06  kilometer, konstruksinya belum mulai dengan progres lahan 16 persen. Untuk mempercepat pengadaan lahan, Kementerian PUPR melalui Satker Pembangunan Tol Cisumdawu, Ditjen Bina Marga, terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain lahan, pembangunan tol ini juga menghadapi medan berat berupa kawasan lembah perbukitan sehingga dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan. Terdapat lintasan kritis sekitar 1 kilometer berupa pekerjaan galian masif setinggi 70 meter dengan volume 5 juta meter kubik, yang merupakan lahan belum bebas. 

Kendala tersebut mengakibatkan konstruksi fase II yang semula dijadwalkan selesai pada September 2019, akan diperpanjang menjadi September 2020. Kehadiran Tol Cisumdawu akan memperlancar akses kendaraan dari Bandung menuju Bandara International Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, dan mendukung pengembangan kawasan “segitiga emas” Cirebon-Subang-Majalengka (Rebana) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sumber : https://properti.kompas.com/read/2019/09/06/070000021/tol-cisumdawu-jalan-bebas-hambatan-terindah-di-indonesia?page=all

Share:

Read More